Our Blog

Wacana mengenai “Teror Digital e-Kinerja” menggambarkan kondisi psikososial yang sangat mencemaskan di kalangan pendidik hari ini. Kehadiran platform penilaian kinerja digital (seperti e-Kinerja BKN yang diintegrasikan dengan Pengelolaan Kinerja di Platform Merdeka Mengajar/PMM) awalnya bertujuan untuk menciptakan standardisasi, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Namun, dalam implementasinya di akar rumput, sistem ini kerap dituduh berubah menjadi instrumen pengawasan massal (panopticon) yang melahirkan kecemasan digital (digital anxiety) kronis.

Banyak guru kini merasa tidak lagi mengajar di bawah naungan cita-cita mencerdaskan bangsa, melainkan mengajar di bawah bayang-bayang ketakutan bahwa kuota dokumen bulanan, draf poin pengembangan kompetensi, dan indikator algoritma aplikasi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Berikut adalah bedah analisis kritis mengenai anatomi teror digital, pergeseran fokus kerja guru, dan dampaknya terhadap ekosistem ruang kelas:

1. Anatomi Teror Digital: Berburu “Poin” dan “Centang Hijau”

Sistem e-Kinerja bekerja menggunakan logika kuantifikasi yang ketat. Di awal semester, guru diwajibkan menyusun Rencana Hasil Kerja (RHK) dengan target poin minimal (biasanya 32 poin). Angka ini hanya bisa dipenuhi melalui pengunggahan berbagai draf dokumen bukti dukung:

• Sertifikat Webinar Massal: Demi memenuhi kuota poin pengembangan diri, ruang guru berubah menjadi “ajang berburu sertifikat”. Guru-guru terpaksa mengikuti berbagai webinar digital di sore dan malam hari—bahkan saat libur akhir pekan—sering kali hanya menyalakan aplikasi Zoom di gawai sementara perhatian mereka terpecah, demi selembar sertifikat PDF yang diakui sistem.

• Kewajiban Unggah “Aksi Nyata” yang Kaku: Setiap draf materi pengajaran atau pelatihan mandiri harus diakhiri dengan draf laporan “Aksi Nyata” yang wajib diunggah ke platform. Jika format dokumen tidak sesuai, draf tersebut ditolak oleh sistem verifikasi pusat, memicu kepanikan massal di kalangan pengajar menjelang tenggat waktu bulanan atau semesteran.

2. Pergeseran Paradigma: Dari “Mendidik Manusia” Menjadi “Melayani Server”

Ketika pemenuhan berkas digital dijadikan indikator tunggal profesionalisme, ekosistem sekolah mengalami pergeseran prioritas kerja yang mengkhawatirkan:

[Paradigma Pedagogis Nyata]             [Paradigma Tekno-Birokrasi]
   Fokus: Jiwa & Otak Siswa                 Fokus: Server & Algoritma
              │                                         │
              ▼                                         ▼
Interaksi, Empati, & Literasi               Sertifikat PDF & Aksi Nyata
              │                                         │
              ▼                                         ▼
  (Hasil: Karakter Siswa)                  (Hasil: Centang Hijau Aplikasi)

1. Kanibalisme Waktu Mengajar: Waktu yang seharusnya dialokasikan guru untuk membaca buku referensi baru, merancang alat peraga kreatif, atau melakukan pendekatan personal kepada siswa yang tertinggal dalam literasi, kini habis terserap di depan layar laptop. Guru disibukkan memilah dokumen, memindai kertas, dan memoles draf narasi laporan kinerja agar terlihat estetis di mata sistem.

2. Alienasi Emosional di Kelas: Mengajar membutuhkan energi emosional (emotional labor). Ketika seorang guru memasuki ruang kelas dalam keadaan lelah fisik dan mental akibat begadang menyelesaikan draf unggahan e-Kinerja semalam sebelumnya, mereka kehilangan kesabaran pedagogis. Kelas berlangsung secara mekanis; guru sekadar menggugurkan kewajiban mengajar tanpa draf ikatan batin yang kuat dengan murid.

Matriks Komparatif: Iklim Kerja Sehat vs Iklim Kerja Teror Digital

3. Dampak Finansial dan Karier: Ancaman Penyanderaan Hak

Teror digital ini menjadi sangat nyata karena sistem aplikasi ini langsung dikoneksikan sebagai syarat mutlak (gerbang penentu) hak-hak vital guru:

• Penyanderaan Tunjangan (TPG/Tukin): Di banyak daerah, jika draf capaian kinerja bulanan di aplikasi belum disetujui (approve) atau belum memenuhi draf target kuota dari dinas, proses pencairan Tunjangan Profesi Guru atau Tunjangan Kinerja akan ditangguhkan. Hal ini menciptakan tekanan finansial yang luar biasa bagi keluarga guru.

• Ancaman Evaluasi Kontrak PPPK: Bagi guru PPPK, hasil penilaian akhir dari sistem e-Kinerja ini menjadi draf dokumen dasar penentu apakah kontrak kerja mereka akan diperpanjang atau diputus di tahun berikutnya. Ketakutan akan pemecatan membuat mereka tidak memiliki pilihan selain patuh buta pada seluruh tuntutan administratif platform, sesulit dan sefiktif apa pun proses pemenuhannya di lapangan.

4. Langkah Dekompresi: Mengembalikan Kehangatan Kemanusiaan ke Sekolah

Untuk menjinakkan teror digital ini dan menyelamatkan warisan ketulusan mengajar para guru, diperlukan langkah-langkah dekompresi kebijakan yang berani:

• Penerapan Batas Maksimal Bebas Administrasi (Administrative Ceilings): Kementerian harus membatasi jumlah dokumen yang wajib diunggah. Penilaian kinerja harus disederhanakan ekstrem—misalnya cukup berbasis pada satu atau dua draf observasi kelas riil per semester oleh Kepala Sekolah, tanpa beban melampirkan puluhan sertifikat webinar eksternal yang tidak relevan dengan kebutuhan kelas.

• Moratorium Sanksi Finansial Berbasis Aplikasi: Hak finansial guru (TPG dan gaji pokok) harus dipisahkan sepenuhnya dari kendala teknis dan administratif aplikasi. Tunjangan wajib cair tepat waktu selama guru terbukti hadir secara fisik mengajar di kelas, sementara evaluasi draf e-Kinerja diposisikan murni sebagai instrumen pembinaan kompetensi jangka panjang, bukan instrumen hukum pemotongan hak.

• Sediakan Tenaga Administratif Khusus Sekolah: Negara harus menyadari bahwa guru adalah pendidik, bukan kuli ketik data (data entry). Pemerintah daerah wajib mengangkat tenaga administrasi atau operator khusus yang digaji layak untuk membantu mengelola urusan komputasi dan pelaporan digital sekolah, sehingga guru bisa merdeka 100% memusatkan pikiran dan energinya untuk mendidik anak-anak di dalam ruang kelas.

Kesimpulan

Digitalisasi birokrasi pendidikan seharusnya hadir untuk memerdekakan guru dari belenggu kertas manual, bukan justru menciptakan penjara digital baru berbentuk draf labirin aplikasi e-Kinerja. Ketika seorang guru dirundung ketakutan konstan terhadap kuota bulanan sistem, maka pada saat itulah kualitas pendidikan kita sedang dipertaruhkan.

Negara harus segera memulihkan marwah profesi keguruan. Masa depan kecerdasan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa rapi draf file PDF tersusun di peladen kementerian, melainkan dari seberapa tenang dan bahagianya jiwa seorang guru saat mereka berdiri menatap masa depan anak-anak didiknya di ruang kelas.

Menurut Anda, jika di sekolah Anda dibentuk sebuah gerakan solidaritas dewan guru untuk membatasi waktu pengisian aplikasi e-Kinerja (misalnya hanya boleh dikerjakan di hari Jumat siang), hambatan struktural apa dari pihak manajemen sekolah atau pengawas dinas yang paling rawan muncul, dan bagaimana cara komunitas guru menghadapinya secara elegan?